Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga mendapat tekanan atas penanganannya terkait pandemi COVID-19. Dalam jajak pendapat, banyak orang menyebut pemerintah Jepang terlalu lamban merespons gelombang infeksi Corona.
Dilansir dari Reuters, Senin (25/1/2021), anggota parlemen oposisi juga semakin frustrasi dengan gaya kepemimpinan Suga yang tergolong ‘diam’. Mereka menuntut Suga untuk memberikan jawaban terperinci atas pertanyaan tentang krisis COVID-19 dan Olimpiade Tokyo yang akan dimulai dalam waktu kurang dari enam bulan.

Suga saat ini sedang berjuang menghentikan penurunan dukungan menangbet88 atas pemerintahannya setelah meluncurkan serangkaian tindakan untuk menahan gelombang ketiga infeksi virus Corona, demi terwujudnya Olimpiade Tokyo yang rencananya dimulai pada 23 Juli mendatang.

Menurut jajak pendapat oleh surat kabar lokal Asahi pada hari Senin (25/1), dukungan untuk kabinet Suga turun menjadi 33 persen dari 39 persen bulan lalu, dengan ketidaksetujuan meningkat 10 poin menjadi 45 persen.

Jajak pendapat yang dilakukan melalui telepon pada akhir pekan lalu itu, menunjukkan 80 persen responden menganggap pemerintah terlalu lambat untuk mengumumkan keadaan darurat dalam menanggapi wabah baru Corona yang telah melanda sejak Desember lalu.

Kritikus juga mengatakan Suga membutuhkan waktu terlalu lama untuk menghentikan kampanye pariwisata domestik, yang menurut beberapa ahli telah berkontribusi pada penyebaran virus di wilayah Tokyo.

Yoshihito Niki, seorang spesialis penyakit menular dan profesor di Rumah Sakit Universitas Showa, setuju bahwa pemerintah seharusnya menghentikan kampanye lebih awal.

“Jelas itu bermasalah, hal itu mungkin telah berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus akibat banyak orang yang bepergian. Ini juga memberi kesan kepada kaum muda bahwa mereka dapat menurunkan kewaspadaan soal infeksi Corona,” katanya.

Pemerintah mengatakan keputusannya untuk tetap berpegang pada kampanye pariwisata domestik sesuai berdasarkan data infeksi pada saat itu.

Peringatan Atas Kondisi Darurat

Data infeksi yang dirilis selama akhir pekan menunjukkan bahwa gelombang infeksi COVID-19 ketiga, yang paling mematikan di Jepang, telah memuncak.

Tokyo mencatat 986 kasus baru pada hari Minggu (24/1), turun di bawah 1.000 kasus untuk pertama kalinya sejak 12 Januari. Prefektur Osaka juga melaporkan jumlah kasus baru terendah sejak tanggal tersebut.

“Secara nasional, angka kasus berada pada jumlah 3.990 kasus, di bawah 4.000 kasus untuk pertama kalinya sejak 4 Januari,” lembaga penyiaran NHK. Sejauh ini Jepang telah melaporkan 365.723 kasus Corona dengan 5.120 kematian.

Suga mengatakan bahwa meskipun kasus di Tokyo turun, pemerintah tidak terburu-buru untuk mencabut keadaan darurat.

“Para ahli mengindikasikan bahwa perlu melihat situasi sedikit lebih banyak untuk menentukan bahwa itu adalah tren yang menurun,” katanya kepada parlemen.

Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan pemerintah tidak akan mengakhiri keadaan darurat, bahkan jika kasus di Tokyo turun di bawah 500 kasus per hari pada saat itu.

Jajak pendapat Asahi dilakukan setelah anggota parlemen oposisi mengkritik singkatnya jawaban Suga atas pertanyaan tentang tanggapan pemerintah terhadap krisis COVID-19 dan Olimpiade saat debat parlemen pekan lalu.

Komite pengarah Majelis Tinggi mengajukan petisi ke kantor Suga untuk memberikan tanggapan yang lebih menyeluruh terkait penanganan Corona.

“Untuk mengatasinya dengan jawaban abstrak dan sangat singkat sama dengan menolak untuk menjelaskannya kepada orang-orang,” tulis media Mainichi mengutip anggota parlemen dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Tetsuro Fukuyama, yang mengatakan pekan lalu.

Suga mendukung komitmen pemerintah untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas, meskipun sebuah laporan di The Times pekan lalu mengatakan para pejabat di Tokyo telah mengabaikan harapan untuk mengadakan acara tersebut tahun ini.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa publik Jepang sangat menentang penyelenggaraan Olimpiade di tengah pandemi.

Profesor ilmu politik Universitas Nihon Tomoaki Iwai mengatakan Suga “bukan komunikator yang hebat” tetapi kepemimpinannya saat ini tidak diragukan lagi.

“Tidak ada calon yang kuat untuk menggantikannya. Kemungkinan pemerintah saat ini akan bertahan meski dukungan publik sangat lemah,” katanya.